Rekonstruksi hukum Islam tentang harta bersama dalam Undang - Undang no 1 tahun 1974 jo UU no 16 tahun 2019 dan kompilasi hukum Islam serta prospek perubahannya kedalam sistem hukum di Indonesia

Suprihatin, Suprihatin (2024) Rekonstruksi hukum Islam tentang harta bersama dalam Undang - Undang no 1 tahun 1974 jo UU no 16 tahun 2019 dan kompilasi hukum Islam serta prospek perubahannya kedalam sistem hukum di Indonesia. Doktoral thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

[img]
Preview
Text (COVER)
cover.pdf

Download (64kB) | Preview
[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
abstrak.pdf

Download (239kB) | Preview
[img]
Preview
Text (DAFTAR ISI)
daftar isi.pdf

Download (124kB) | Preview
[img]
Preview
Text (BAB I)
bab I.pdf

Download (852kB) | Preview
[img] Text (BAB II)
bab 2.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
bab 3.pdf
Restricted to Registered users only

Download (266kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
bab 4.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB V)
bab 5.pdf
Restricted to Registered users only

Download (281kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR PUSTAKA)
daftar pustaka.pdf
Restricted to Registered users only

Download (343kB) | Request a copy

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah adanya kecenderungan perbedaan antara ketentuan harta bersama dalam UU No 1 Tahun 1974 Jo UU No 16 Tahun 2019 dan KHI dengan teori fungsi harta bersama berdasarkan fiqih. Perbedaan ini terjadi karena doktrin nafkah ditinggalkan pada saat perumusannya. Padahal doktrin nafkah merupakan ketentuan penting dan mengandung fungsi harta bersama. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalis konstruksi ketentuan harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, menganalisis landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis ketentuan harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI., menghasilkan rekonstruksi ketentuan harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, dan menganalisis prospek perubahan rekonstruksi ketentuan harta bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI kedalam sistem hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan Teori Negara Hukum sebagai grand theory. Midle theory menggunakan Teori Fungsi Harta Bersama Berdasarkan fiqih. Sedangkan applied theory, Teori Keadilan, dan Teori Kemanfaatan Teori Kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, menggunakan metode analisis deskriptif dan pendekatan yuridis normatif. Bahan kajian diperoleh melalui penelusuran dokumen dengan mempelajari, mengevaluasi, mereduksi dan mentabulasi. Lalu, dilakukan analisis isi dengan penafsiran dan penemuan hukum. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa 1. Konstruksi ketentuan harta bersama dalam UU No 1 Tahun 1974 merupakan pelembagaan norma hukum yang berumber dari KUHPer dan hukum adat. Konstruksi ketentuan harta bersama dalam KHI merupakan derivasi norma ketentuan harta bersama dalam UU No 1 Tahun 1974 yang dianalogikan dengan syirkah, 2. Secara normatif, landasan filosofis ketentuan harta bersama UU No 1 Tahun 1974 dan KHI adalah Pancasila. Dalam konteks sosialnya, landasan sosiologis ketentuan harta bersama lebih membawa harapan masyarakat yang membawa misi tentang kesejahteraan fisik. Secara normatif, landasan yuridis ketentuan harta bersama bertumpu pada Pancasila. 3. Rekonstruksi hukum Islam tentang ketentuan harta bersama dalam UU No 1 Tahun 1974 dan KHI merupakan pembaharuan hukum nasional yang sesuai dengan Pancasila dan sesuai bagi ummat Islam. Ketentuan harta bersama hasil rekonstruksi hukum Islam membawa arah baru, yaitu a. Dari orientasi hanya mempertimbangkan kebutuhan manusia berdasarkan akal dirubah ke orientasi dari manusia menuju Ketuhanan dan kembali pada manusia. b. Dari tidak ada instrumen pendukung pembentukan harta bersama menuju adanya instrumen pembentukan harta bersama. c. Dari kepastian hukum pada saat putusnya perceraian menuju kepastian hukum untuk pemenuhan kebutuhan saat perkawinan dan perceraian. 4) Rekonstruksi hukum Islam tentang harta bersama dalam UU No 1 Tahun 1974 dan KHI memiliki prospek ditransformasikan dalam sistem hukum nasional karena ketentuannya berpeluang membahagiakan warga negara Indonesia.

Item Type: Thesis (Doktoral)
Uncontrolled Keywords: Rekonstruksi; Hukum Islam; Ketentuan Harta bersama; Sistem Hukum Di Indonesia
Subjects: Fikih (Fiqih, Fiqh), Hukum Islam
Divisions: Pascasarjana Program Doktor > Program Studi Hukum Islam
Depositing User: Ahmad Rifai
Date Deposited: 16 Aug 2024 06:45
Last Modified: 16 Aug 2024 06:45
URI: https://digilib.uinsgd.ac.id/id/eprint/93677

Actions (login required)

View Item View Item