Penyelesaian pemutusan hubungan kerja melalui Restorative Justice di hubungkan dengan pasal 185 undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang di Polda Jabar

Fauziansah, Silvanus (2026) Penyelesaian pemutusan hubungan kerja melalui Restorative Justice di hubungkan dengan pasal 185 undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang di Polda Jabar. Masters thesis, UIN Sunan Gunan Gunung Djati Bandung.

Preview	Text (COVER) COVER.pdf Download (387kB) | Preview
Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK 2.pdf Download (550kB) | Preview
Preview	Text (SURAT PLAGIASI) SURAT PLAGIASI Silvanus Fauziansah.pdf Download (182kB) | Preview
Preview	Text (DAFTAR ISI) DAFTAR ISI 2.pdf Download (295kB) | Preview
Preview	Text (BAB 1) BAB 1.pdf Download (719kB) | Preview
	Text (BAB 2) BAB II 2.pdf Restricted to Registered users only Download (728kB)
	Text (BAB 3) BAB III 2.pdf Restricted to Registered users only Download (436kB)
	Text (BAB 4) BAB IV 2.pdf Restricted to Registered users only Download (893kB)
	Text (BAB 5) BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (390kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA 2.pdf Restricted to Registered users only Download (406kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang tidak diikuti dengan pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan perselisihan hubungan industrial, tetapi juga adanya unsur tindak pidana ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Permasalahan penelitian ini meliputi hubungan antara mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan kewenangan penyidik, penerapan Restorative Justice oleh Polda Jawa Barat, kendala yang dihadapi, serta efektivitas penerapannya dalam penyelesaian perkara PHK. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan mekanisme penyelesaian sengketa ketenagakerjaan dengan kewenangan penyidik, mengkaji penerapan Restorative Justice, mengidentifikasi kendala pelaksanaannya, serta menilai efektivitasnya dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kerangka pemikiran penelitian menggunakan Teori Penegakan Hukum, Teori Hukum Ketenagakerjaan, dan Teori Restorative Justice. Ketiga teori tersebut digunakan untuk menganalisis bahwa penegakan hukum pidana ketenagakerjaan tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga harus mengedepankan pemulihan hak korban, keseimbangan kepentingan para pihak, dan perlindungan hukum terhadap pekerja melalui pendekatan yang berkeadilan dan humanis. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan, serta didukung oleh data empiris melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan perkara ketenagakerjaan di wilayah hukum Polda Jawa Barat, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak menghapus kewenangan penyidik untuk menangani dugaan tindak pidana ketenagakerjaan yang memenuhi unsur Pasal 185 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Penerapan Restorative Justice di Polda Jawa Barat terbukti lebih cepat dan berorientasi pada pemulihan hak pekerja, namun masih terkendala oleh belum adanya pedoman teknis yang spesifik, perbedaan penafsiran mengenai batas antara sengketa hubungan industrial dan tindak pidana ketenagakerjaan, serta belum optimalnya koordinasi antar Instansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pedoman operasional, dan sinergi antar Instansi agar penerapan Restorative Justice dapat memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan bagi pekerja maupun pengusaha.

Actions (login required)

View Item